Radar LINGGAU

Salahi Aturan, Izin PT Bania Bakal Dicabut

2011-06-12T10:17:00.000-07:00

LUBUKLINGGAU-Camat Lubuklinggau Utara I, M Yunus mengatakan akan mencabut izin operasional PT Bania mengambil batu di Sungai Ulu Malus Kelurahan Petanang Kecamatan setempat. Bila menyalahi aturan yang telah disepakati dalam rekomendasi penerbitan izin. “Tim kami akan melakukan pemantauan secara terus menerus terhadap operasional pengambilan batu, bila mereka melebihi lahan yang direkomendasikan maka izinya akan dicabut,”kata Yunus kepada Musirawas Ekspres belum lama ini.
Dikatakan Yunus, pihaknya akan memanggil pihak PT Bania terkait dengan kerusakan jalan di Kelurahan Belalu I menuju Sumber Agung yang dilalui kendaraan operasional PT Bania.
Camat akan melayangkan surat peringatan terkait kerusakan jalan tersebut, dan menuntut janji PT Bania yang akan bertanggung jawab terhadap perbaikan jalan yang rusak akibat operasional kendaraan pengangkut batu itu.
“Sejauh ini pengawasan terus kita lakukan untuk mengantisipasi pelanggaran operasional pengambilan batu di ulu malus, tim tentu tidak akan segan-segan mencabut izin bila ternyata usaha tersebut menyalahi aturan,”katanya. (spd)

Azhari: Ketertiban Lalin Bukan Hanya Tugas Dishubkominfo

2011-06-12T10:15:00.000-07:00

LUBUKLINGGAU-Ketertiban Lalulintas (Lalin) diwilayah Kota Lubuklinggau bukan hanya tugas Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) saja. Tetapi merupakan tanggungjawab semua pihak. Terkhusus lagi ketegasan aparat berwenang melakukan penindakan. “Selain kesadaran masyarakat khususnya pengendara bermotor ketegasan pihak berwenang terhadap penindakan pelanggaran rambu-rambu lalilintas harus tegas,”kata, Kadishubkominfo Kota Lubuklinggau, Azhari Juhan, melalui sambungan selulernya Minggu (12/6).
Pernyataan Azhari tersebut terkait pemberitaan parkir di jalan Yos Sudarso bikin macet Sabtu (11/6) lalu.
Menurutnya masih banyaknya pelanggaran yang terjadi di jalan khususnya pelanggaran terhadap rambu-rambu dilarang Stop (S) dan Parkir (P).
Disamping itu kesadaran pengendara sekaligus petugas parkir untuk proaktif mewujudkan ketertiban lalulintas di jalan harus diterapkan.
Dengan demikian, lanjut Azhari kemacetan di jalan kota aan dapat dihindari. “Kuncinya adanya tindakan tegas dari pihak berwenang, kesadaran pengenara dan petugas parkir harus mengetahui fungsi rambu-rambu yang dipasang oleh Dishubkominfo itu,”ujarnya.
Sebab sesuai dengan Undang –Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan sudah sangat jelas bahwa kapasitas Dishubkominfo dalam hal tersebut untuk melengkapi fasilitas jalan seperti rambu-rambu, sementara untuk menindak pelanggaran rambu-rambu ada pihak yang lebih berwenang.
Sayangnya dia tidak bersedia menyebutkan pihak berwenang tersebut, hanya saja dia berharap semua pihak mendukung program ketertiban berlalulintas sehingga selain terwujud ketertiban akan meminimalisir terjadinya kecelakaan lalulintas di jalan.(spd)

Dispilin PNS Masih Rendah

2011-06-02T10:27:00.000-07:00

*Penerapan PP 53 tahun 2010 Belum Optimal

LUBUKLINGGAU – Penerapan PP 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai Pemkot Lubuklinggau dinilai belum maksimal. Alasannya masih banyak ditemukan PNS berseragam logo Pemkot Lubuklinggau keluyuran di tempat umum saat jam dinas.
Pantauan Musirawas Ekspres, Rabu (1/6), sekitar pukul 9.00 Wib tampak puluhan PNS sedang berada di sekitaran pusat belanja.
Puluhan PNS tampak memenuhi warung-warung makan seperti mie ayam yang berada di Kelurahan Bandung Kanan.
Padahal dalam PP tersebut telah diperigatkan bahwa tidak diperkanankan seorang aparatur pelayan masyarakat berada di luar kantor saat jam dinas tanpa mengantongi surat izin.
Ironisnya, berbagai upaya razia yang juga gencar dilakukan Sat Pol PP Kota Lubuklinggau sepertinya tidak membuat PNS jera.
Sangsi-sangsi yang telah diberikan kepada para PNS nakal itu sepertinya juga tak membuat PNS lain menjadi takut.
Salah satu pegawai di pemerintahan Kota Lubuklinggau mengaku, keluar karena belum makan pagi. ”Kalau keluar makan pagi, dak usah minta izin. Kan Cuma sebentar saja,” kata TR saat dibincangi Musirawas Ekspres Rabu (1/6) lalu.
Menyikapi hal itu Kepala sat Pol PP Kota Lubuklinggau H Erwan Sofyan saat dihubungi mengatakan pihaknya akan terus melakukan razia-razia PNS.
“Penertiban ini kita lakukan secara berkala dalam waktu dekat kami juga akan kembali turun ke sejumlah lokasi yang diduga kerap menjadi sasaran PNS mangkir kerja,” katanya. (spd)

Anjal Aibon Meresahkan

2011-06-02T10:25:00.000-07:00

LUBUKLINGGAU- Keberadaan anak-anak jalanan (Anjal) penghisap aibon di kawasan Pasar Inpres dan Terminal Kalimantan Lubuklinggau dinilai telah meresah pengunjung pasar.
Pasalnya prilaku meminta-minta dengan cara memaksa dengan alasan belum makan seharian terkadang membuat warga miris serta.
Warga berharap Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuklinggau melalui instansi yang membidangi masalah tersebut dapat melakukan langkah-langkah serius melakukan pembinaan Anjal aibon yang ada di kota ini.
Subardi, pedagang Pasar Inpres kepada Musirawas Ekspres, Kamis (2/6) mengaku risih dengan banyaknya anjal-anjal yang sering menghisab aibon.
Menurutnya sejak beberapa hari terakhir jumlah Anjal semakin bertambah, mereka meminta-minta bukan untuk makan melainkan uang yang diperolehnya untuk membeli lem aibon dan rokok.
“Penertiban harus berkelanjutan dan mesti ada upaya solusi, artinya bukan hanya ditertibkan tanpa dibina agar berubah menuju ke arah yang lebih baik,”harapnya. (spd)

Disinyalir Dua Panti Pijat Ajang Prostistusi Terselubung

2011-05-27T10:06:00.000-07:00

LUBUKLINGGAU- Disinyalir dua panti pijat yang berada di kawasan Kelurahan Puncak Kemuning Kecamatan Lubuklinggau Utara II dijadikan sebagai tempat prostitusi terselubung. Dampaknya jelas membuat warga sekitar menjadi resah.
Sejumlah warga sekitar kepada Musirawas Ekspres menuturkan panti pijat hanyalah sebagai kedok bisnis esek-esek pemilik panti.
Betapa tidak, panti yang tak jauh berada di lingkungan rumah birokrat tersebut hampir setiap malam menyiapkan wanita-wanita dari luar daerah yang siap memberikan layanan pijat plus kepada pelanggannya.
Bahkan tak jarang dua mobil mewah sekaligus menurunkan sejumlah wanita-wanita siap pakai yang dikhususkan bagi pelanggan setianya.
NY, warga Kelurahan setempat kepada Musirawas Ekspres kemarin (27/5) mengaku sering melihat sejumlah wanita dengan pakaian yang sangat vulgar masuk ke panti tersebut, tak lama kemudian pria yag diduga sebagai pelanggan setia juga datang.
Warga hanya tidak ingin wilayahnya dijadikan tempat maksitat oleh oknum-oknum pengusaha yang hanya bertujuan mengeruk keuntungan pribadi saja.
Warga meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuklinggau selektif dan berhati-hati dalam merekemendasikan penerbitan izin usaha, sebab yang terjadi dilapangan disinyalir banyak usaha yang melakukan penyimpangan bisnis.
“Ya contohnya panti pijat ini, dulunya izinya untuk panti pijat namun coba saja dicek, pasti bukan hanya pijat, melainkan ada yang lain, untuk itu setelah diizinkan diharapkan control dan pengawasan operasional terus dilakukan sehingga tidak menyimpang,”ujarnya.
Diakuinya warga sangat resah, dengan adanya kegiatan yang tidak lagi memandang norma-norma agama.
Cita-cita Pemkot Lubuklinggau menuju kota Madani tentu tak akan terwujud dengan baik bila banyak usaha-usaha menyimpang dibiarkan saja.
“Aparat Pemkot harus sigap terhadap kondisi ini, kami sebagai warga hanya tidak ingin wilayah kami dijadikan sebagai ajang prostistusi,” katanya.(Spd)

Isu Ular Sawa Bukit Sulap Bikin Warga Takut

2011-05-27T10:04:00.000-07:00

LUBUKLINGGAU- Informasi keberadaan ular sawa raksasa yang menjadi “ikat pinggang bukit sulap” membuat sejumlah warga takut.
Rumor beredar ular tersebut setiap tahun selalu meminta tumbal. Contoh tahun lalu seorang anak hilang di kawasan itu diduga telah dihisap oleh ular yang informasinya sudah membatu dan menyerupai goa di kaki bukit.
Bahkan isunya jarak 25 meter mangsa dari ular masih mampu dihisap. Beberapa tahun lalu juga ada dua orang anak terhisap oleh ular tersebut. Namun satu masih bisa selamat setelah berhasil keluar dengan menelusuri jalan keluar dari dalam perut ular.
Berdasarkan informasi dari orang tua tahun ini ular tadi kambali meminta tumbal berupa manusia.
Seperti diungkapkan Mar, seorang warga Kelurahan Puncak Kemuning Kecamatan Lubuklinggau Utara II kepada Musirawas Ekspres Jumat(27/5).
Diceritakan Mar, isu kebaradaan ular sawa kembali muncul, dan kembali mengabarkan akan memakan tumbal.
“Beberapa hari lalu saya bertemu orang pintar (Dukun-red) yang meminta agar warga sekitar kaki bukit waspada dan berhati-hati bila memasuki kawasan bukit sulap,” ujarnya.
Sebab, menurutnya ular sawa yang konon menjadi ikat pinggang bukit sulap akan kembali meminta tumbal.
Bahkan bila ular tersebut tak mendapatkan tumbal dan mati maka bukit sulap akan rawan tejadi kelongsoran.
Sementara itu Tut, warga Kelurahan Ulak Surung saat dimintai komentarnya terkait kabar tersebut mengaku pernah mendengarnya beberapa tahun lalu.
“Saya juga pernah mendengar isu tumbal bukit sulap, namun sudah lama ini tidak lagi terdengar, kalau memang demikian tentu kami akan wapada bila memasuki bukit sulap, namun yang penah saya dengar letak ekor ular tersebut berada di Kelurahan Ulak Surung tetapi kepalanya kami tidak tahu berada di mana, informasinya sudah membatu dan berbentuk goa, dan kabarnya lagi panjangnya melingkari luas bikit sulap,”terangnya. (spd)

Puluhan Salon Tak Kantongi Izin

2010-10-18T14:42:00.000-07:00

LUBUKLINGGAU-Mengejutkan. Ternyata puluhan salon kecantikan diwilayah Kota Lubuklinggau tidak memiliki izin usaha. Karuan saja salon illegal itu membuat Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuklinggau menjadi resah.

Seperti diungkapkan Kasi Pengelolaan Data dan Pemeriksa Izin Kantor Pelayanan Perizinan Kota Lubuklinggau Asep Herdiana kepada Musirwas Ekspres, Senin (18/10).

Diakui Asep hingga kini baru sekitar 15 salon kecantikan yang mengantongi izin resmi dari Pemkot Lubuklinggau. “Kalau jumlahnya cukup banyak kami masih dalm proses pendataan, namun data yang ada baru 15 salon yang memiliki izin,” katanya.

Untuk itu pihaknya dalam waktu dekat ini akan memanggil pemilik salon guna memberikan pengarahan untuk segera mengurus perizinan terutama tempat usaha dan HO izin gangguan harus dipenuhi.

"Kita benar-benar menerapkan bahwa salon kecantikan adalah untuk kecantikan wanita dan difungsikan semestinya serta tidak ada penyalahgunaan seperti membawa masukan pria menjadi tempat prostitusi,” tegasnya.

Pihaknya menyatakan akan mengambil tindakan tegas terhadap salon yang melakukan pelanggaran dan menyegelnya. Bahkan pihaknya menyatakan pelanggaran tersebut bisa dibuat BAP pemilik salon karena ada beberapa ketentuan hukum tentang pelanggaran. Selain itu pihaknya berharap Terkait hal ini masyarakat harus tegas dan menginformasikan setiap ada pelanggaran yang dilakukan oleh pengelola salon tersebut. (ME06)

MUI Desak Pemkot Segera Eksekusi Tiga Salon

2010-10-15T20:29:00.003-07:00

* Terkait Hasil Razia Sat Pol PP
LUBUKLINGGAU- Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Lubuklinggau mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuklinggau melalui tim gabungan untuk segera mengeksekusi tiga salon yang berada di kawasakan Simpang Periuk Kecamatan Lubuklinggau Selatan II.

Hal itu menindak lanjuti hasil razia tim gabungan (Timgab) Pemkot Lubuklinggau yang terdiri dari Kantor Pelayanan Perizinan dan Pol PP pada Kamis (14/10) lalu. Hasilnya tiga salon di kawasan tersebut diduga kuat memberi pelayanan Plus-plus kepada pelanggan.

Desakan tersebut disampaikan oleh Ketua MUI Kota Lubuklinggau H. Abdullah kepada Musirawas Ekspres Jumat (15/10).

Menurutnya MUI sebagai lembaga social pembinaan moral meminta ketegasan Pemkot Lubuklinggau untuk segera menindaklanjuti hasil razia tersebut. Tujuanya untuk menghindari hal-hal yang menimbulkan kesenjangan social dan menyalahi Norma maupun agama.

Sebab, lanjut H. Abdullah keberadaan salon yang diduga memberikan pelayanan plus-plus tersebut dapat merusak tatanan norma dan agama di kota sebiduk semare ini. Untuk itu pihaknya meminta kepada Pemkot Lubuklinggau dapat segera mungkin minindak tegas, artinya apabila salon kecantikan tersebut tidak sesuai dengan izin yang direkomendasikan dalam arti memiliki fasilitas yang mencurigakan sebaiknya segera ditutup dan dicabut izinnya.

Dia juga mengatakan pihaknya sangat menyambut baik upaya tim Pemkot Lubuklinggau yang telah menggelar razia tersebut, sehingga kecurigaan selama ini dapat dibuktikan, “Hal itu memang seharusnya dilakukan sebagai bentuk upaya memberikan efek jera kepad salon-salon linya. Sehingga Kota Lubuklinggau akan terbebas dari perbuatan maksiat yang dapat menodai visi dan misi Walikota Lubuklinggau H. Riduan Effendi dan Wakil Walikota Lubuklinggau SN. Prana Putra Sohe untuk mewujudkan masyarakat Kota Lubuklinggau menjadi masyarakat yang Madani.

Sehingga dengan rutinitas tim Pemkot menggelar razia serupa tentunya dapat meminimilisir dan bertahab dapat menyapu bersih kemaksiatan di kota yang mengindamkan menjadi kota madani ini.

Bahkan MUI dalam mendukung Pemkot Lubuklinggau menuju kota madani ini, dalam waktu dekat akan membentuk tim Auditing yakni tim yang akan bertugas memberikan rekomendasi kepada seluruh produsen baik itu makanan mupun produk lainya termasuk juga masalah layak atau tidaknya barang maupun jasa.

“Tim ini nanti yang akan mempertimbangkan apakah produk tersebut layak atau tidak untuk dikonsumsi masyarakat, saat ini kami masih menyusun rancanganya, dalam waktu dekat tim ini akan terbentuk sehingga kedepan Kota Lubuklinggau ini akan lebih baik lagi. Dari segi social, kemasyarakatan maupun keagamaan. “sehingga keinginan kita bersama untuk menuju kota madani insyaallah akan terwujud, kuncinya dukungan dan kesadaran masyarakat juga sangat menentukan,” ujarnya. (ME06)

Herman: Pemkot Harus Perbaiki Tatanan Birokrasi Pemerintahan

2010-10-15T20:29:00.001-07:00

LUBUKLINGGAU- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sumpah Undang-Undang (SUU) Kota Lubuklinggau menilai Pemerinatah Kota (Pemkot) Lubuklinggau diusia yang ke-9 tahun pada 2010 ini sudah banyak mengalami perubahan dan kemajuan yang sangat pesat.

“Baik itu kemajuan dari segi insfrastruktur , kesehatan maupun pendidikan mengali kemajuan yang begitu pesat dari tahun ketahun,”Ujar koordinator SUU Herman Sawiran kepada Musirawas Ekspres Jumat (15/10).

Meski demikian di akui Herman,kemajuan disegala bidang itu masih banyak yang harus dibenahi, sebab segala aspek kemajuan dan berkembangnya Kota Lubuklinggau masih ada hal-hal yang perlu ditingkatkan. Penataan birokrasi masih terkesan amburadul dan masih jauh dari optimal.

Menurutnya yang paling menjadi sorotan SUU sejauh ini Pemkot Lubuklinggau belum secara optimal dalam menempatkan kepala Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD). Hal itu terbukti dari masih banyaknya kepala SKPD yang tidak sesuai dengan disiplin ilmu.

Hal itu, lanjut Herman akan berdampak pada kualitas dan optimalisasi kinerja SKPD, sehingga berakibat pada lemahnya pelayanan kepada masyarakat. “Untuk itu menyogsong usia ke 10 diharapkan kepada Pemkot Lubuklinggau untuk dapat meningkatkan kualitas kinerja dengan menempatkan Kepala SKPD yang sesuai dengan disiplin ilmu,”pintanya. (ME06)

PSK Berperan Cegah Penularan HIV/AIDS

2010-10-06T06:38:00.000-07:00

LUBUKLINGGAU-Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuklinggau melalui Dinas Sosial (Dinsos) menggelar penyuluhan kesehatan kepada Penjaja Seks Komersial (PSK) yang berada di Komplek Lokalisasi Patok Besi Kelurahan Sumber Agung Kecamatan Lubuklinggau Utara I.

Kegiatan hasil kerjasama antara Dinsos, Badan KB dan PP, serta Dinas Kesehatan tersebut dipusatkan di area parkir komplek lokalisasi Selasa (5/10).

Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua TP PKK Kota Lubuklinggau Hj. Septiana Zuraida, Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kota Lubuklinggau Endang Puspita Sari, Kepala Dinas Sosial Edison Jaya, Camat Lubuklinggau Utara I Zainal Arifin, Lurah Sumber Agung Muhajirianto, dan sejumlah anggota Darma Wanita Persatuan Kota Lubuklinggau.

Dalam kesempatan itu Hj. Septiana Zuraida berharap kepada seluruh penghuni lokalisasi untuk bisa kembali kelingkungan masyarakat menjadi perempuan yang dapat mengabdikan dirinya di dalam kehidupan yang lebih baik.

Intinya Hj. Septiana mengajak kepada penghuni lokalisasi supaya bertaubat dan meninggalkan profesi yang di lakukan oleh sebagian besar penghuni yang masih berusia muda yakni sekitar 18-23 tahun itu.

Setidaknya pada kesempatan itu juga sebanyak 118 PSK yang berada di komplek lokalisasi itu diberikan wejangan berupa penyuluhan kesehatan dari Dinkes Kota Lubuklinggau.

Inti dari penyuluhan tersebut adalah supaya PSK penghuni patok besi dapat menjaga kesehatan reproduksinya sebab penularan penyakit HIV/AIDs paling mudah ialah dari hubungan seksual.

Untuk itu PSK sangat berperan penting dalm pencegahan penyakit menular yang hingga saat ini belum ada obatnya itu.

Seusai penyuluhan seluruh rombongan TP PKK meninjau ke kamar-kamar milik penghuni lokalisasi. Dalam kunjungan ke kamar-kamar tersebut Musirawas Ekspres sempat berbincang-bincang dengan salah satu penghuni sebut saja NN, wanita yang dari pulau Jawa yang sudah menjajakan diri selama 4 tahun belakangan ini mengaku ingin bertobat.

“Hanya saja saat ini tidak ada lapangan pekerjaan yang bisa menampung,” ujar wanita lulusan SMA ini.

Wanita satu anak yang mengaku tetap menjalankan ibadah sholat ini sangat berharap bisa pulang ke keluarganya di Jawa akan tetapi hal itu tidak bisa menjamin hidupnya dan keluarga karena faktor ekonomi menghimpit keluarganya.

“Meskipun diakuinya keluarganya tidak ada yang tahu bahwa dia menjajakan diri sebagai PSK prosfesi itu terpaksa dilakukan demi untuk bertahan hidup dan demi memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga,” aku wanita yang setiap hari memperoleh sekitar Rp.300 ribu dari para tamu yang mengunjunginya itu.

Untuk diketahui saja bersamaan dengan kegiatan tersebut Badan KB dan PP Kota Lubuklinggau juga melayani implant kepda para penghuni lokalisasi sebanyak 20, kemudian suntik sebanyak 32 orang, PIL sebanyak 27, alat kontrasepsi (maaf kondom red) sebanyak 23 diberikan langsung dan 8 kotak kondom sebagai persiapan diberikan kepada mucikari lokalisasi.(ME06)

Relokasi TPU MM Bakal Sulit Terwujud

2010-10-05T02:32:00.001-07:00

* Warga Pro Tetap Membandel
LUBUKLINGGAU-Sepertinya upaya Camat Lubuklinggau Selatan II Sarmidi akan merelokasi Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang berada di Rt 7 Kelurahan Marga Mulya (MM) Kecamatan setempat bakal sulit terwujud.

Pasalnya warga yang pro (Mendukung –red) keberadaan TPU tersebut menolak relokasi TPU ke Kelurahan Taba Lestari Kecamatan Lubuklinggau Timur I dengan alasan hanya segelintir orang saja yang menolak keberadaan TPU di Rt 7 itu.

Sementara warga kontra (menolak-red) keberadaan TPU tersebut tetap mendesak pihak kecamatan dapat segera merelokasi TPU karena dikhawatirkan bila diteruskan proses pemakaman di lokasi lahan yang berada di pemukiman penduduk itu akan menjadi TPU permanen.

Informasi itu disampaikan Camat Lubuklinggau Selatan II Sarmidi kepada Musirawas Ekspres Senin (4/10).

Menurut Sarmidi kembali timbulnya polemik masalah TPU tersebut di peroleh dari hasil rapat dengan 40 warga, dengan pihak Kelurahan dan Kecamatan di kantor Lurah Marga Mulya dua minggu lalu.

Dikatakan Sarmidi dalam rapat tersebut belum didapat solusi yang signifikan mengenai rencana relokasi TPU. Dalam artian masih belum ada keputusan mengenai relokasi TPU di Rt 7 Kelurahan MM, sebab diantara dua belah pihak dalam hal itu warga pro dan kontra masih sama-sama pada pendirian masing-masing.

Maksudnya warga yang pro terhadap TPU itu menolak relokasi TPU selain alasanya jauh tadi juga disebabkan warga yang menolak hanya segelintir orang saja.

Sedangkan warga yang menolak ya itu tadi, tetap mendesak supaya relokasi tetap dilakukan kerena di sekitar TPU merupakan pemukiman warga. Maka dari itu pihak kecamatan hingga saat ini belum bisa merelokasi TPU ke tempat yang baru di TPU milik Pemkot Lubuklinggau di Kelurahan Taba Lestari.

Meski demikian, menurut Sarmidi dalam rapat itu telah disampaikan kepada warga untuk tidak lagi melakukan pemakaman di RT 7 Kelurahan MM, dan menghimbau pemakaman supaya di lakukan di lokasi yang baru di TPU Milik Pemkot Lubukliggau yang berada di Kelurahan Taba Lestari.

“Pada dasarnya kami tidak mendukung siapa-siapa. Namun perlu disadari oleh masyarakat mengingat perkembangan pemukiman di Kelurahan MM sudah mulai padat sehingga diminta kepada warga untuk tidak lagi menggunakan TPU di Rt 7, karena kami dalam hal ini Pemkot Lubuklinggau sudah menyediakan lahan TPU seluas 4 hektar di Kelurahan Taba Lestari, kalau alasan jauh pemerintah menyediakan mobil jenazah,” ujarnya. (ME-06)

81 Kepala Sekolah Bakal Dirotasi

2010-10-04T00:51:00.001-07:00

LUBUKLINGGAU—Menurut rencana hari ini (Senin,4/10) Walikota Lubuklinggau H. Riduan Effendi akan merotasi dan memutasi kepala SD, SMP, SMA, SMK, di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Lubuklinggau.

Pelantikan kali ini dilaksanakan di Balai Kota Lubuklinggau Perkantoran Walikota Jalan Garuda Kelurahan Kayuara Kecamatan Lubuklinggau Barat I.

“Ya hari Senin (4/10) akan ada pelantikan untuk kepala SD hingga SMA/SMK) se Kota lubuklinggau,”Ujar Riduan Effendi Walikota Lubuklinggau kepada Musirwas Ekspres seusai membuka kegiatan lomba 3B Tingkat Kota lubuklinggau Sabtu (2/10).

Menurutnya kepala sekolah yang akan dilantik berdasarakn hasil uji kompetensi beberapa waktu lalu sesui dengn peringkat.

Jumlah kepala sekolah dilingkungan dinas pendidikan Kota lubuklinggau yang akan dilantik mencapai 81 orang yang terdiri dari 58 orang kepala SD, 13 kepala SMP, 7 kepala SMA dan 3 kepala SMK.

“Tentunya dengan pelantikan ini diharapkan menumbuhkan kreativitas dalam membangun sekolah,” paparnya.

Pantuan Musirawas Ekspres 13 Mobil Dinas yang akan diberikan kepada kepala SMP tampak sudah di siapkan di Perkantoran Walikota.

Sementara itu informasi alami menyebutkan besok (hari ini red) bukan hanya pelantikan kepala sekolah melainkan juga akan dilakukan mutasi pejabat struktural di lingkungan Pemkot Lubuklinggau.

“Saya yakin besok bukan hanya kepala sekolah yang akan di roling melainkan sejumlah pejabat structural setara kepala Dinas, Badan dan Kantor juga akan di mutasi. Termasuk pelantikan pengganti pejabat yang dicopot beberapa waktu lalu, ujar sumber ini kepada Musirawas Ekspres kemarin.

Meskipun dia mengaku belum mendapatkan udangan resmi isu mutasi pejabat struktural digelar bersamaan dengan pelantikan kepala sekolah sepertinya tidak perlu diragukan lagi. (ME06)

Nasib PKL Kalimantan Terabaikan

2010-09-29T02:22:00.001-07:00

LUBUKLINGGAU- Ketua Ikatan Keluarga Pedagang Kaki Lima (IK PKL) Kalimantan Effendi Hambali menilai, penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam beberapa pekan ini telah mengabaikan nasib PKL. Apalagi, kalau penertiban itu tidak ada tindaklanjut yang jelas.

“Nasib para PKL pasar Mambo yang direlokasi ke samping Mapolres Lubuklinggau sejak Senin (20/9) lalu hingga saat ini belum ada kejelasan,”kata Effendi, kemarin kepada Musirawas Ekspres.

Akhirnya PKL di lokasi baru itu(Mapolres-red) lebih memilih tidak membuka lapak daripada merugi akibat tidak ada pembeli yang singgah di lokasi tersebut.

Uniknya, melihat kondisi seperti itu Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuklinggau seperti menutup mata dan terkesan acuh melihat PKL saat ini terpaksa menganggur.
Pernyataan ketua IK PKL itu didukung sepenuhnya oleh PKL Pasar Kalimantan. Sebut saja Nanang, mengatakan seharusnya Pemkot Lubuklinggau tidak hanya menggusur tetapi memberi solusi.

”Memang sudah beberapa kali diperingatkan akan digusur. Selama pengerjaan proyek pembangunan terminal. Namun, kami minta Pemkot Lubuklinggau memberi kejelasan nasib kami PKL ini, seharusnya Pemkot tidak hanya bisa menggusur saja akan tetapi memberi solusi yang tepat, karena dampak sosial relokasi ini sangat besar terhadap nasib PKL sendiri,” kata Nanang.

Hal senada diungkapkan Nur, PKL lainya, dirinya hingga saat ini terpaksa menganggur Karena tidak ada yang bisa lakukan, profesinya sebagai seorang pedagang yang menjual gorengan di pasar mambo terhenti lantaran program penataan terminal yang di lakukan Pemkot Lubuklinggau.

Pada dasarnya dirinya mendukung program tersebut, akan tetapi seyogyanya dengan sikap mengalah yang diberikan PKL dengan bersedia direlokasi dari terminal seharusnya menjadi perhatian lebih dan pertimbangan untuk di tempatkan di lokasi yang lebih memadai.

“Masak kami dilarang berjualan siang hari, sedangkan malam hari tidak ada lampu penerangan di samping Mapolres itu,”ujarnya.

Pantauan Musirawas Ekspres dilapangan menunjukan puluhan gerobak di samping Mapolres justru menimbukan ketidak tertiban, dan terkesan kumuh, lantaran gerobak PKL yang tidak di urus.

Terpisah Walikota Lubuklinggau H.Riduan Effendi ketika di konfirmasi Musirawas Ekspres Selasa (28/9) mengatakan pihaknya telah menghimbau kepada PKl untuk tidak meninggalkan gerobak di jalan.

“Mereka (PKL-red) boleh berjulan dari Pukul 16.00 wib hingga Pukul 06.00 pagi selebihnya gerobak harus bersih dari kawasan jalan alternative pasar Muara tersebut,” terangnya.

Dikatakan Riduan PKL silahkan berjualan di pasar yang telah disiapkan seperti pasar simpang periuk dan pasar tanjung indah. “jadi salah kalau Pemkot tidak menyiapkan fasilitas, bagaimanapun di samping Mapolres itu sementara, itu jalan tidak boleh gerobak jualan ditinggalkan,lokasi itu setelah jualan harus dikosongkan,” pintanya.

Terkait hal itu dikatakan Riduan Pemkot akan peringatkan pemilik gerobak,untuk dilengkapi roda, apabila tidak tim Pemkot Lubuklinggau akan menggusurnya dari lokasi tersebut (mapolres-red).

”Kalau tidak di kosongkan gerobak akan di angkat petugas dan dibawa ke tempat pembuangan akhir (TPA) saja,” ancamnya.

Ditambahkanya Pemerintah Kota Lubuklinggau dalam hal ini mempunyai aturan, yang semestinya di patuhi sehingga tidak semaunya saja.

Bahkan untuk menindaklanjuti penertiban tersebut dirinya akan memanggil kepala Dinas koperasi, UKM dan pengelolaan Pasar, Fajaruddin dan Kepala Sat Pol PP Alha Warizmi. (ME06)

2010, Penerimaan CPNS Prioritas Formasi Teknis

2010-09-26T19:32:00.002-07:00

LUBUKLINGGAU-Jadwal penerimaan CPNS untuk Kota Lubuklinggau tahun anggaran 2010 hingga akhir September ini belum diketahui secara pasti. Namun, usulan terhadap 700 formasi CPNS Kota Lubuklinggau sudah dikirim ke BKN dan telah disetujui sebanyak 254 formasi.

“Kita sudah menerima hasil usulan dan dinyatakan sebanyak 254, namun jumlah itu belum final bisa bertambah. Kita masih menunggu keputusan dari pusat,” ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Lubuklinggau Surnadi kepada Musirawas Ekspres Sabtu (25/9).

Dijelaskannya, untuk penerimaan CPNS Kota Lubuklinggyau masih pada tenaga guru, tenaga kesehatan dan teknis. “Untuk tahun 2010 ini, kita masih melakukan penerimaan CPNS, kemungkinan yang paling banyak diterima untuk formasi tenaga teknis, sebab Pemkot Lubuklinggau masih kekurangan tenaga teknis,”ungkapnya.

Mengenai tenaga honorer yang masih dalam tahap pendataan, lanjut Surnadi bahwa tenaga honorer akan diangkat bila didukung data yang akurat sesuai dengan PP No 48 dan 43 yang mengacu pada PP 48/2005 dan PP 43/2008 tentang aturan pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS. “Namun keputusannya masih tergantung pusat,” jelasnya.(ME06)

Jual Produk Illegal Izin Akan Dicabut

2010-09-26T19:32:00.000-07:00

LUBUKLINGGAU-Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Lubuklinggau mamastikan akan menutup dan mencabut izin usaha swalayan, supermarket dan pemilik toko jika terbukti menjual produk kosmetik illegal dan mengandung zat kimia berbahaya.

Kepala Disperindag Kota Lubuklinggau Hj Masnusn Syahrin melalaui Kasi Perlindungan Konsumen Mohd oviendy mengatakan, pihaknya akan meningkatkan operasi melacak toko dan tempat yang menjual kosmetik dan kebutuhan masyarakat yang dilarang, apalagi mengandung zat berbahaya.

Menindaklanjuti laporan sejumlah masyarakat tentang banyaknya kosmetik yang tidak memiliki nomor registrasi pihaknya bakal memperketat pengawasan.

Pada para pedagang atau swalayan serta grosir dan sejenisnya diingatkan agar tidak menjual barang yang dilarang dan mengandung zat berbahaya. Diakuinya Disperindag tak berwenang melakukan razia atau penyitaan terhadap barang berbahaya tersebut, tapi bila terbukti bersalah dan sampai putusan pengadilan, pihaknya berhak menutup izin usaha pedagang tersebut.

Kewenangan merazia produk yang dilarang dan mengadung zat berbahaya adalah Badan Pengawasan Obat dan Makanan (POM), namun Disperindag dengan melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) juga berhak menutup izin usahanya.(ME06)

Inspektorat Minta PNS Tingkatkan Disiplin

2010-09-23T10:11:00.001-07:00

* Kepala SKPD Harus Berani Beri Sanksi
LUBUKLINGGAU- Pegawai Negeri Sipil (PNS) diwilayah Kota Lubuklinggau diminta untuk terus meningkatkan kedisiplinannya serta tanggungjawab terhadap tugas yang diamanahkan.

Hal itu merupakan harga mati bagi seorang PNS terlebih selama ini pemerintah telah mengupayakan perbaikan kesejahteraan PNS melalui berbagai tunjangan dan insentif yang diberikan.

"Sumpah dan janji yang diambil ketika dilantik harap menjadi pedoman semua pegawai. Sebab tugas yang diberikan adalah amanah," ungkap Kepala Inspektorat Kota Lubuklinggau Sofyan Narta kepada Musirawas Ekspres, belum lama ini.

Indisipliner seorang pegawai dalam instansi atau SKPD tertentu merupakan tanggungjawab pimpinan SKPD tersebut yang secara tingkat struktur pemerintahan juga mempertanggungjawabkan kepemimpinannya pada pimpinan yang lebih tinggi.

Artinya, lanjut Sofyan apabila ada PNS yang mangkir dalam jangka waktu di luar batas toleransi menjadi kewajiban pimpinan SKPD untuk mengatasinya.

"Baik secara teguran pada tingkat awal surat teguran pertama, kedua dan ketiga, Jika ini tidak digubris masih ada tindakan lain yang perlu diambil seperti tidak mengeluarkan gaji yang bersangkutan, makanya seorang pimpinan SKPD dituntut untuk berani dan tegas memberi sanksi tegas kepada bawahanya," ungkapnya lagi.

Inspektorat dalam hal ini hanya melakukan pengawasan terhadap indispliner pegawai di semua instansi pemerintahan.

Yakni dengan melakukan pengawasan melalui peninjauan absensi pegawai di setiap SKPD. Disini akan dilihat tingkat kehadiran pegawai disuatu SKPD.

"Kami lakukan pemeriksaan secara berkala juga menanggapi laporan dari siapa saja dan akan kami terima dan tindak lanjuti. Tapi perlu diingat masalah indisipilner adalah kewenangan Baperjakat dan BKD, kami hanya menyampaikan saja dan proses selanjutnya," ungkapnya.

Terhadap masalah ini ditegaskan Sofyan tidak saja hanya berlaku bagi perorangan (pegawai-red) melainkan juga terhadap instansinya. Sebab jika terjadi permasalahan indisipliner disatu instansi pemerintah, dan dibiarkan saja oleh pimpinannya maka akan dijadikan temuan oleh Inspektorat terutama jika gaji yang bersangkutan terus dikeluarkan.

Pada batasan waktu tertentu PNS yang tidak disiplin akan dikenakan sanksi penahanan gaji seperti diatur dalam PP 30 tahun 1980
tentang disiplin pegawai. (ME06)

Pengangkatan Tenaga Honorer Bertahap

2010-09-23T10:10:00.000-07:00

LUBUKLINGGAU-Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Lubuklinggau Surnadi mengatakan pengangkatan tenaga Honorer baik yang gajinya dibayar melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) maupun Non-APBD yang saat ini masih menunggu diaudit Badan Pemeriksa Keungan (BPK) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan dilakukan secara bertahap.

Proses pengangkatan tenaga honorer tidak dilaksanakan sekaligus, artinya 157 jumlah tenaga honorer yang telah terdata dan masuk dalam verifikasi Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) tidak sekaligus diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Kota Lubuklinggau melainkan secara bertahap.

“Sistem pengangkatan sesuai dengan petunjuk teknis dari Menpan dan BKN secara bertahap , mungkn saja untuk tahun 2010 ini yang akan diangkat 20-30 honorer terlebih dahulu, selebihnya tahun berikutnya, karena bisanya berkaca dengan tahun sebelumnya pengangkatan tenaga honorer ini bisa memakan waktu 3 sampai 4 tahun,”jelsas Surnadi, kepada Musirawas Ekspres, kemarin.

Dia juga menjelaskan dari data honorer yang telah di data dan diverifkasi BKN nantinya belum tentu lulus dan dinyatakan sebagai CPNSD sebab banyak kriteria dan syarat-syarat yang mesti dilengkapi.

“Nanti BKN dan Menpan yang menentukan apakah honorer tersebut berhak diangkat atau tidak, sebab BKD dalam hal ini hanya sebatas pendataan selebihnya BKN dan Menpan yang menentukan. “Ya kalau syaratnya lengkap pasti lulus,” ujarnya.

Sementara itu terkait jadwal penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahun 2010 ini dia belum bisa memastikan kapan jadwal pastinya, sebab mengenai hal tersebut belum ada petunjuk resmi dari Menpan.

“Kami belum mendapat petunjuk resmi kapan jadwal pastinya, namun menurut informasi bisa Oktober dan mungkin juga November,” terangnya. (ME06)

Puluhan Pejabat Pemkot Terancam Nonjob

2010-09-16T13:03:00.003-07:00

LUBUKLINGGAU-Janji Walikota Lubuklinggau, H Riduan Effendi memberi sanksi kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuklinggau yang mangkir dan bolos kerja, bukan isapan jempol belaka.

Buktinya, orang nomor satu dijajaran Pemkot Lubuklinggau akan menonjobkan puluhan pejabat esselon III dan IV dilingkungan Pemkot Lubuklinggau yang ketahuan mangkir dan bolos kerja.

Pemberian sanksi nonjob itu diterapkan setelah Walikota Lubuklinggau H Riduan Effendi melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kantor-kantor pemerintahan hari pertama masuk kerja usai libur panjang lebaran, Selasa (14/9) lalu.

“Saya sudah melakukan sidak ke kantor-kantor sejak tiga hari terakhir ini, memang ada sejumlah pejabat yang masih membolos kerja, “ ungkap Riduan kepada Musirawas Ekspres Kamis (16/9).

Dari hasil sidak itu diketahui sebelum memasuki masa libur panjang yang lalu ditemukan telah banyak PNS yang bolos kerja. Kondisi tersebut dikhawatirkan juga terjadi setelah libur panjang berakhir.

"H-1 lebaran lalu tercatat 56 orang (PNS) yang membolos, sedangkan H+1 hingga H+2 57 orang yang membolos yang diantaranya banyak pejabat eselon III dan IV,” ungkapnya.

Sayangnya dia tidak mau menyebutkan nama-nama pejabat yang mangkir tersebut. Meski demikian dia akan memberikan sanksi tegas kepada pejabat tersebut.

Sanksi yang akan dijatuhkan setelah dilakukan pemeriksaan internal. Dari hasil pemeriksaan internal akan diambil sanksi sesuai kesalahan yang dilakukan.

Adapun ancaman sanksi bagi mereka berupa surat peringatan, penundaan gaji, penurunan pangkat, hingga pencopotan dari jabatan bagi PNS yang telah memegang jabatan.

“Ada puluhan pejabat yang dari hasil sidak tersebut membolos kerja tanpa alas an yang jelas, tunggu saja nanti saat ada mutasi pejabat yang membolos akan kita nonjobkan,” tegas Riduan.(ME06)

Terima Parcel, Pejabat Disanksi

2010-09-04T14:45:00.001-07:00

LUBUKLINGGAU- Walikota Lubuklinggau H Riduan Effendi menegaskan kepada seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuklinggau untuk tidak menerima parcel lebaran. Hal tersebut menurut Riduan berdasarkan intruksi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin.

Intruksi yang disampaikan KPK melalui Gubernur tersebut telah diterima Walikota Lubuklinggau dalam rapat koordinasi kepala daerah di Palembang Kamis(2/9) lalu. Menurut Riduan pihaknya melarang keras bagi pejabat menerima parcel dari perusahaan, untuk itu dihimbau kepada pengusaha di wilayah kota Lubuklinggau juga untuk tidak memberi parcel kepada pejabat Pemkot Lubuklinggau.

“Kita sudah berikan surat himbauan kepada setiap Kepala Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) dilingkungan Pemkot Lubuklinggau terkait larangan menerima parcel lebaran,” ujar Riduan Sabtu (4/9).

Apabila dikemudian hari ada laporan pejabat menerima parcel maka Pemkot Lubuklinggau akan memberi sangki tegas kepada pejabat tersebut.
Sayangnya dia tidak menjelaskan terkait sanksi apa yang akan diberikan kepda pejabat yang menerima parcel, namun dalam hal itu pengawasan akan dilakukan.

“Yang jelas larangan tersebut diharapkan tidak di langgar oleh para pejabat Pemkot Lubuklinggau dan kami berharap pejabat dapat mematuhi intruksi KPK melaui gubernur tersebut, akan kita sanksi kalau ada yang melanggar,” janjinya. (ME06

KNPI Gelar Festival Ramadhan

2010-09-01T23:53:00.000-07:00

*Dukung Wujudkan Kota Lubuklinggau Madani
LUBUKLINGGAU- Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Lubuklinggau menggelar Festival Ramadhan dengan berbagai perlombaan bernuansa islami. Kegiatan tersebut digelar di Pelataran Masjid Agung As-Salam Lubuklinggau dibuka Walikota Lubuklinggau H. Riduan Effendi Rabu (01/09) pukul 10.00 wib.

Riduan dalam arahanya mengharapkan kegaiatan yang secara rutin di laksanakan oleh unsur pemuda Linggau tersebut dapat mendukung pembangunan di kota Sebiduk Semarae, bukan hanya dari segi moralitas, mental, dan akademis pemuda namun juga mendukung terwujudnya kota Lubuklinggau madani.

Dengan lomba bernuansa islami, lanjut Riduan, selain dapat menumbuhkembangkan nilai- nilai keislaman para pemuda dan pelajar, diharapkan kegiatan tersebut mampu menjadikan kota Lubuklinggau yang memiliki kemajuan secara fisik daerah maupun secara kemanusiaan yang berahklak mulia.

“Agama merupakan pondasi yang kuat, terlebih lagi apabila pemuda giat membangunnya maka kedepan pembangunan Kota Lubuklinggau akan tercipta nuansa keagaman yang hakiki,” ungkapnya.

Ketua DPD KNPI Kota Lubuklingau Habsi Asadiki dalam kesempatan itu juga berharap kegiatan rutinitas yang diselenggarakan jajaranya tersebut dapat semakin menggemakan pesona islami di Kota Lubuklinggau, dengan keterlibatan pemuda di kota ini kemajuan serta kemandirian para pemuda akan mewujudkan Kota Lubuklinggau bukan hanya sebatas kota jasa maupun kota damai dan nyaman melainkan tujuan kota Madani akan terwujud.

Dia juga menyampaian terima kasih kepada Pemerintah Kota Lubuklinggau yang telah mendukung penyelanggaran kegiatan tersebut.
Sementara itu Ketua Panitia kegiatan Jamaludin mengatakan kegiatan tersebut dikuti sebanyak 335 pelajar Pondok Pesantren di wilayah Kota Lubuklinggau. Adapun festival yang di selenggarakan meliputi lomba Nasyid pemuda, lomba Robana pemuda, lomba Da’i pemuda, lomba Musabaqoh pemuda, kemudian lomba Barjanji.

Untuk pemenang akan diberikan uang pembinaan tropi dan piagam. Bahkan pihak panitia juga berjani akan mengikut sertakan para juara pada tingkat propinsi di Palembang dalam kegiatan serupa.

Untuk diketahui hadir dalam acara tersebut Sekda Kota Lubuklingau Akisropi Ayub, Wakil Ketua DPRD Kota Lubuklinggau, Merismon, Dandim 0406 MURA Niko Fahrizal, Anggota DPRD Kota Lubuklingau Romi Jaya dan sejumlah pejabat Pemkot Lubuklinggau.(ME06)

KKP Anggarkan Rp. 200 Juta Sosialisasi Tanam Umbi

2010-09-01T23:51:00.001-07:00

LUBUKLINGGAU-Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuklinggau melalui Kantor Ketahanan Pangan (KKP) Lubuklinggau telah menganggarkan dana sebesar Rp. 200 juta guna melaksanakan program sosialisasi kepada masyarakat untuk menanam tanaman jenis umbi-umbian.

“Anggarannya sudah kami ajukan tinggal mengunggu persetujuan saja. Bila tidak memungkinkan tahun ini, akan diajukan lagi pada tahun 2011,” kata Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau Gumala Murni, kepada Musirawas Ekspres, Rabu (01/09).

Menurutnya dana sekitar Rp.200 juta tersebut untuk melaksanakan program itu sehingga dapat mengakar dan berjalan baik ditengah-tengah masyarakat.

Program gemar menaman tanaman jenis umbi tersebut diharapkan mampu mengganti ketergantungan terhadap kebutuhan karbohidrat di dalam beras.

“Satu orang membutuhkan sekitar 129 kg beras/tahun. Bayangkan saja berapa kg beras yang dibutuhkan warga Kota Lubuklinggau jika dikalkulasikan seluruhnya. Oleh sebab itu, kami menerapkan program percepatan penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal. Salah satunya, tanaman jenis umbi-umbian,” terangnya
.

Selain umbi-umbian, lanjut Gumala, Ketahanan Pangan bekerjasama dengan tim PKK Kota Lubuklinggau terus memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya menanam tanaman jenis Gayong dan Jagung. “Kalau Gayong sudah banyak ditanam warga di Kelurahan Petanang, begitu juga dengan jagung. Diharapkan nantinya dapat mencukupi kebutuhan karbohidrat dan mengurangi ketergantungan terhadap beras,” pungkasnya.(ME06)

Pemkot Bantu Korban Kebakaran

2010-08-31T14:01:00.000-07:00

LUBUKLINGGAU- Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuklinggau sangat peduli dengan korban kebakaran di Gang Sepakat RT.1 Kelurahan Pasar Pemiri Kecamatan Lubuklinggau Barat II. Bukti kepedulian itu, kemarin (31/8) Walikota Lubuklinggau, H Riduan Effendi menyerahkan bantuan berupa uang, beras 2.550 kilogram langsung kepada korban.

Dalam kesempatan itu Riduan menyatakaan keprihatinannya atas musibah kebakaran tersebut. Ia menghimbau warga tetap sabar dan tawakal menerima cobaan ini. Dan tetap waspada bahaya kebakaran apalagi di musim panas sekarang.
"Kalau ada kebakaran warga setempat harus segera dibantu untuk memadamkannya secepat mungkin sebelum petugas Dinas Penyelamatan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran tiba di lokasi," pintanya.

Riduan bererta ketua TP PKK Kota Lubuklinggau Hj. Septiana Secara pribadi juga memberikan bantuan berupa uang tunai kepada para korban kebakaran tersebut.

Ditempat yang sama Kepala Dinas sosial Kota Lubuklinggau Edison jaya mengatakan bantuan yang diberikan kepada para korban kebakaran meliputi beras 15 kilogram sebanyak 9 karung, food ware sebanyak 9 buah , kid ware 1 buah, selimut 27 buah, sarden 60 kaleng 5 dus, mie instan 9 dus, family kid 9 buah, seragam sekolah SD 4 lusin, telor 9 karpet, Minyak goreng 9 botol, tikar 9 buah, dan terpal 3 buah.

Ditempat yang sama Camat Lubuklinggau Barat II Burhanuddin menerangkan kebakaran tersebut terjadi Senin (30/8) sekitar pukul 15.00 WIB.

Sedikitnya lima keluarga yang menempati rumah kehilangan tempat tinggal. Diantaranya Rumah panggung tersebut, dua pintu di lantai atas ditempati keluarga Yusuf dan Dadang. Kemudian ada tiga pintu rumah dibawahnya, ditempat tiga keluarga lainnya. Semuanya ludes terbakar.

Karena saat terjadi kebakaran mobil PBK tidak bisa masuk ke lokasi sehingga api makin membesar dan melalap rumah.

Namun walikota berjanji akan memperluas akses jalan ke pemukiman tersebut mengingat berdasarkan pengakuan warga setempat lokasi tetsebut sudah dua kali ini mengalami kebakaran dan meluluhlantakan rumah warga akibat mobil PBK tidak bisa masuk kedalam lantaran jalan yang terlalu sempit sempit.(ME06)

Pemkot Akan Denda Perusahaan Menolak Membayar THR

2010-08-26T15:28:00.001-07:00

LUBUKLINGGAU- Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuklinggau akan mendenda perusahaan yang menolak membayar Tunjangan Hari Raya (THR) kepada karyawannya. Apalagi masalah THR ini sudah diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No 4 tahun 1994 tentang Tunjangan Hari Raya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Lubuklinggau H. Mulyanto mengatakan surat edaran yang ditandatangani oleh Walikota tersebut sudah dikirim beberapa hari yang lalu. Ia berharap para pengusaha maupun pengelola perusahaan segera mengikuti himbauan tersebut. "Paling lambat 7 hari sebelum Lebaran, karyawan sudah harus menerima THR,” ujarnya saat di temui Musirawas ekspres, Kamis (26/8).

Nantinya setelah mengimplementasikan himbauan tersebut, pihak perusahaan wajib melaporkan hasil pemberian THR kepada Pemkot Lubuklinggau melalui Disnaker. Laporan dari perusahaan inilah yang akan menjadi pegangan bagi Disnaker dalam mengontrol pemberian THR.

“Dari laporan ini kami bisa pantau apakah perusahaan sudah melaksanakan kewajibannya atau belum,” kata Mulyanto.

Jika nantinya ditemukan perusahaan yang tidak mau membayar THR, maka akan dikenakan denda sebesar lima persen dari jumlah THR. Denda tersebut dibayarkan kepada karyawan beserta THR-nya.

Adapun bagi perusahaan yang tidak sanggup melaksankan kewajibannya, diminta melapor kepada Disnaker. Akan tetapi, tambah Mulyanto, sampai hari ini belum satupun perusahaan yang mengajukan keberatan pembayaran THR. (ME06)

YLKI: Jangan Ragu Adukan Parcel Kadaluarsa

2010-08-26T15:27:00.001-07:00

LUBUKLINGGAU- Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Kota Lubuklinggau – Kabupaten Musi Rawas (Mura) menyebutkan tingkat pengaduan dari warga masyarakat yang menerima makanan dan minuman kadaluwarsa dalam parcel masih rendah. Hal itu diduga terkait suasana Hari Lebaran yang bernuansa memaafkan.

"Sangat jarang YLKI menerima pengaduan dari konsumen yang mendapatkan makanan serta minuman kemasan yang sudah kadaluwarsa di dalam bingkisan yang mereka beli atau terima," kata Sekretaris YLKI Nurulsulhi Nawawi kepada Musirawas Ekspres Rabu (25/8( lalu.

Sebulan sebelum dan dua bulan setelah Lebaran, masyarakat dapat melapor ke YLKI bila menerima atau membeli produk yang telah kadaluwarsa. Seperti mekanisme pengaduan yang lain, semua pengaduan makanan dan minuman kadaluwarsa dalam bingkisan akan dikumpulkan.

YLKI kemudian akan coba pertemukan pihak-pihak yang bertanggung jawab dengan konsumen. Kami mencoba semaksimal mungkin untuk menempuh langkah damai tanpa harus memperkarakannya di meja hijau," katanya.

Konsumen parcel terkadang berlapis. Konsumen pertama adalah pembeli parcel yang kemudian mengirimkan ke orang lain sesuai keinginan. Konsumen akhir adalah orang yang menerima paket tersebut.

"Biasanya bila konsumen adalah orang yang dikirimi parcel, akan timbul rasa segan dan tidak enak bila harus mengadukan bahwa makanan atau minuman dalam bingkisan tersebut ada yang kadaluarsa," katanya.

Langkah yang terbaik, katanya, konsumen penerima bingkisan mencatat nama pengirim dan toko atau pengelola pengiriman setiap parcel yang diterima.

"Sehingga ketika akan melakukan pengaduan, data-data serta keterangan yang dibutuhkan sudah lengkap terpenuhi," katanya.

Ia juga mengimbau agar Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dapat lebih gencar lagi melakukan fungsi pengawasannya.

"Selain mengeluarkan izin produksi, BPOM juga seharusnya terus melakukan pengawasan terhadap barang-barang tersebut. Bila menyalahi ketentuan, BPOM jangan segan-segan menindak tegas, kalau perlu hingga kepada tindakan mencabut surat izin," demikian kata Nun sapaan pria ini. (ME06)

Pemkot Ancam Beri Sanksi Warga Penimbun Sembako Lebaran

2010-08-25T14:45:00.001-07:00

LUBUKLINGGAU - Pemerintah Kota Lubuklinggau menghimbau masyarakat untuk tidak menimbun dan memborong bahan kebutuhan pokok menjelang lebaran. Pasalnya, langkah itu justru akan membuat harga barang-barang mengalami kenaikan.

"Hendaknya jangan di tindaklanjuti dengan sikap memborong barang. Sebab, sesungguhnya stok komiditi banyak dan cukup," kata Walikota Lubuklinggau H. Riduan Effendi kepada Musirawas Ekspres Rabu (24/8).

Menurutnya, jumlah stok kebutuhan sembako dan kebutuhan lainya untuk wilayah Kota Lubukliggau aman, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir kehabisan barang-barang pokok.

“Tidak ada barang langka, itu hanya sentimen emotional masyarakat. Sampai lebaran stoknya aman, beras, daging, minyak, aman," ungkapnya.

Riduan menuturkan, Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Pengelolaan Pasar, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan akan selalu melakukan pengawasan untuk mencari penimbun kebutuhan pokok jelang Lebaran. Ditambahkannya, mereka yang tebukti melakukan penimbunan akan dikenakan sanksi.

"Sesungguhnya polisi dan dinas kami tidak hanya melakukan sweeping saat puasa dan lebaran saja. Kalau ada diduga menimbun dan sebagainya akan ditindak," pungkasnya.(ME06)

Izin Operasional SPBU Tanjung Indah Ditangguhkan

2010-08-19T15:47:00.000-07:00

LUBULINGGAU- Pengajuan izin operasional Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang berada di Kelurahan Tanjung Indah Kecamatan Lubuklinggau Barat I, terpaksa ditangguhkan oleh PT.Pertamina Palembang.

Penangguhan tersebut bukan karena SPBU yang masih dalam tahab finishing tersebut tidak layak atau tidak standar, melainkan karena izin yang diajukan oleh pihak pengelola SPBU meminta rekomendasi kepada Pertamina untuk beroperasi sembari menyelesaikan tahapan finishing .

Karena hal itu dianggap berbahaya, baik bagi SPBU sendiri maupun masyarakat. Izin akan diberikan apabila pengerjaan sarana prasara SPBU selesai.
Demikian dikatakan Kepala Pertamina Lubuklinggau Wahid Hasyim Rabu (18/8) lalu, kepada Musirawas Ekspres.

Menurut Wahid satu pekan lalu pihak PT. Pertamina Palembang meninjau lokasi SPBU yang berada di sisi jalan poros Garuda Hitam Kelurahan Tanjung Indah itu untuk menindak lanjuti pengajuan izin operasional pemilik SPBU.

Namun setelah tim turun kelapangan ternyata pengerjaan sarana penunjang SPBU seperti pompa, dan sarana lainya tengah berada dalam proses finishing (penyelesaian tahap akhir-red) sehingga pengajuan izin tersebut hingga kini masih di tangguhkan.

Dikatakan Wahid, penangguhan izin operasional tersebut demi keamanan distribusi BBM ke SPBU itu.
“Kalau operasional sambil bekerja dikawatirkan dapat berbahaya,”ujarnya.

Sementara itu terkait dengan ditutupnya SPBU Taba Jemekeh, Wahid mengatakan hal tersebut merupakan wewenang Pertamina Palembang. Sebab Pertamina Lubuklingau hanya sebatas depot perpanjangan tangan yang mememiliki fungsi pemenuhan BBM di daerah, sedangkan masalah kebijakan itu wewenang ada di Pertamina propinsi.

Namun demikian berdasarkan informasi yang didapat dilapangan SPBU Taba Jemekeh saat ini tengah mengalami persoalan intern antara pemilik lahan dan pemilik SPBU, disatu sisi pemilik lahan tidak mau menjual tanahnya begitu juga pemilik SPBU tidak berkenan menjual usahanya kepada pemilik lahan yang sebenarnya masih satu keluarga itu.

Sehingga pihak pertamina memastikan SPBU tersebut sulit untuk kembali beroprasi sebelum permasalahan intern keluarga tersebut tuntas. (ME06)

Terlambat Serahkan SPT Didenda Rp 100.000

2010-08-19T15:45:00.001-07:00

LUBUKLINGGAU-Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota lubuklinggau memberi batas waktu penyerahan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) oleh Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) hingga 31 Desember 2010. Jika terlambat melunasi, didenda sebesar Rp 100.000.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota lubuklinggau Hasanuddin mengatakan, denda diberlakukan sebagai antisipasi supaya wajib pajak secepatnya menyerahkan SPT. Namun demikian untuk kepatuhan bagi WPOP menyerahkan SPT tahunan sudah membaik meski belum memadai. Sebelum tahun 2009 tingkat kepatuhan WPOP masih dibawah 50 persen dari jumlah WP terdaftar.

"Pada 2009 naik menjadi 48,00 persen. Ini terjadi karena kesadaran WP yang patut diapresiasi," kata hasanuddin.
Kendati demikian, Hasan mengatakan ke depan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak melalui KPP Pratama Kota lubuklinggau akan terus melakukan sosialisasi dan konseling penyerahan SPT tahunan ke pemerintahan, asosiasi, dan kelompok masyarakat lainnya.

"Diharapkan di 2010 ini kepatuhan penyerahan SPT tahunan bisa meningkat sehingga tahun ini bisa dicanangkan sebagai tahun kepatuhan penyerahan SPT tahunan dan yang lebih penting lagi penerimaan pajak bisa naik," jelasnya.

Mengenai denda yang dikenakan kepada WPOP yang terlambat menyerahkan SPT tahunan? Hasan menjelaskan denda itu hanya ditarik sekali. "Dendanya Rp 100.000 untuk satu tahun itu, bukan tiap hari didenda. Kena denda sekali saja," tambahnya

Menyinggung masih banyaknya pejabat eselon II di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau yang belum menyadari pentingnya menyerahkan SPT tahunanya ke kantor pajak,menurutnya baru sekitar 50 persen saja pejabat yang sudah menyerahkan SPt dari jumlah pejabat yang ada di Pemerintahan Kota Lubuklinggau.

“Ya masih banyak pejabat eselon II yang belum menyerahkan SPT ke kantor pajak, berdasarkan data yang kami peroleh persentasenya baru mencapaI 50 persen,”ungkapnya. (ME06)

Disperindag Waspadai Makanan Buka Puasa Mengandung Formalin

2010-08-18T15:23:00.001-07:00

LUBUKLINGGAU–Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Diperindag) Kota Lubuklinggau, mewaspadai beredarnya makanan untuk berbuka puasa yang mengandung formalin.

"Menu berbuka puasa dikhawatirkan mengandung formalin sehingga harus diwaspadai dan diawasi dengan ketat karena dapat menganggu kesehatan konsumen," kata Kadisperindag Hj. Masnun Syahrin kepada Musirawas Ekspres Rabu (18/8).

Ia mengatakan, pihaknya bersama tim terdiri dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Dinas Kesehatan, dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Kota Lubuklinggau- Musi Rawas, memasuki minggu kedua Ramadhan nanti, akan mengambil sampel menu makanan dan minuman untuk berbuka puasa. Untuk selanjutnya akan dibawa ke lab untuk diuji sebagai jaminan bahwa makanan tidak mengandung formalin dan zat lainnya yang dapat menganggu kesehatan konsumen.

"Di antara zat yang harus diwaspadai di dalam makanan adalah borak, pewarna merah rodamin B dan pewarna kuning metamil karena dalam jangka waktu panjang dapat menganggu kesehatan warga yang mengkonsumsinya seperti menderita penyakit ginjal," ujarnya.

"Dalam melakukan razia atau pengawasan terhadap makanan yang kadaluarsa dan mengandung zat membahayakan, kami berkoordinasi dengan pihak berkompeten lainnya," ujarnya.

Jika ditemukan makanan berbuka puasa mengandung formalin dan zat berbahaya lainnya maka pemiliknya dipanggil dan beri teguran.

"Tindakan yang dilakukan bagi pedagang yang menjual menu yang mengandung formalin dan zat berbahaya lainnya baru sebatas teguran dan pembinaan, belum masuk ke ranah hukum," katanya.

Untuk itu ia menghimbau kepada warga untuk lebih hati-hati dan teliti membeli menu berbuka puasa untuk menghindari mengkonsumsi makanan dan minuman yang membahayakan bagi kesehatan.(ME06)

Warga Keluhkan Air PDAM Keruh

2010-08-18T15:22:00.001-07:00

LUBUKLINGGAU-Pelanggan PDAM Tirta Bukit Sulap Kota Lubuklinggau belakangan ini terus mengeluh. Pasalnya kualitas air bersih yang disalurkan dari PDAM keruh dan berwarna saat mengalir.

"Kami khawatir dengan kualitas air seperti itu, bisa berdampak pada kesehatan keluarga, seperti penyakit kulit atau penyakit lainnya," kata Usman, salah seorang warga Kelurahan Wirakarya Kecamatan Lubuklinggau Timur II, Rabu (18/8).

Karena kualitasnya dianggap kurang baik, air PDAM yang mengalir tersebut tidak bisa langsung digunakan, baik untuk mandi atau keperluan lainnya. Kalaupun harus digunakan air tadi harus didiamkan selama 10-20 menit agar kotoran air tersebut turun.

Sehingga, kata Usman, sebelum mengisi ulang bak penampungan air bersih, pihaknya harus mengurasnya terlebih dahulu karena banyak kotoran air seperti lumut halus yang mengendap di dasar bak.

Ia meminta pihak PDAM seharusnya memperhatikan hal ini, karena merugikan konsumen dan dapat mengganggu kesehatan serta konsumen merasa tidak aman untuk menggunakannya.

"Saya sudah sering mengadukan hal ini kepada mereka, namun hingga saat ini kualitas air yang dialirkan masih saja keruh, mau bagaimana lagi kami terpaksa menggunakannya karena tidak punya sumur bor," katanya.

Sebagian besar warga Kota Lubuklinggau khususnya pelanggan mengandalkan pasokan air bersih dari PDAM, sehingga ketika air bersih tidak mengalir maka warga kesulitan mencari air bersih alternatif seperti air dri sumur bor.

Kepala PDAM Kota Lubuklinggau Suparman didampingi Kabag Administrasi Umum Iskandar mengakui adanya persoalan tersebut karena dipengaruhi oleh datangnya musim hujan belakangan ini sehingga wajar jika air yang disalurkan keruh.

Kondisi air PDAM saat ini mengalami permasalahan karena ketidak stabilan kondisi air dari sungai Kelingi saat hujan turun bercampur dengan erosi tanah akibatnya air terjadi endapan tanah. “Sehingga wajar jika air yang disalurkan ke rumah pelanggan keruh atau di dalam air itu ada kotoran tanah yang ikut,” tambahnya.

Pihaknya membantah jika keluhan warga selama ini tidak mendapatkan perhatian, sebab pihaknya terus berupaya untuk memberikan hasil yang terbaik kepada pelanggan, perbaikan pipa air yang bisa dijangkau, pendistribusian air dan memperbaiki system penyaringan pada Intalasi Pengolaan Air (IPA) terus dilakukan demi menjaga kejernihan air.

"Kami berharap warga memaklumi kondisi PDAM saat ini, karena perusahaan ini sedang berupaya semaksimal mungkin untuk tetap menjaga kejernihan air, namun saat musim hujan sulit dilakukan, makanya sebagai antisipasi kami memberi tambahan dosis zat kimia tawas, yang tetunya sesuai dosis anjuran dan standar pemakaian, jadi tidak berbaaya bagi kesehatan pelanggan,” jelasnya. (ME06)

Warga Tidak Paham Ciri Makmin Berbahaya

2010-08-15T15:07:00.000-07:00

* Dinkes Harus Proaktif
LUBUKLINGGAU- Langkah Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Lubuklinggau untuk melakukan pengawasan terhadap makanan dan minuman (makmin) yang mengandung bahan campuran berbahaya mendapat dukungan masyarakat.

Selaku konsumen makmin termasuk jajanan Pasar Ramadhan, masyarakat mengaku tidak mampu membedakan mana jajanan yang menggunakan bahan-bahan yang memenuhi standar kesehatan dan mana jajanan yang ternyata menggunakan bahan yang dianggap membahayakan.

“Bagus saja, karena kita pembeli, memang tidak mengerti masalah itu,” kata warga RT 3 Kelurahan Puncak Kemuning, Siti di kediamannya, kemarin (15/8).

Dia mengharapkan agar seluruh pedagang termasuk di Pasar Ramadhan nanti benar-benar mentaati larangan penggunaan bahan-bahan seperti pengawet, pemanis dan pewarna buatan yang tidak memenuhi standar kesehatan.

“Mudahan sih, tidak ada yang sepeti itu,” ujar dia.

Selain itu, ia juga mengharapkan agar Dinkes, benar-benar melakukan pengawasan yang ketat, terhadap seluruh pedagang Pasar Ramadhan mengingat jajanan yang dijajakan di pasar tersebut, merupakan menu pembuka, yang selalu dicari masyarakat, sebagai hidangan pembuka saat puasa.

“Kalau seperti itu, pengawasannya benar-benar harus diperketat, karena yang membeli, kebanyakan untuk hidangan buka puasa. Bagaimana seandainya perut kita yang kosong karena puasa, ternyata saat berbuka makan makanan yang tidak sehat,” terangnya.

Selain melakukan pengawasan, ia meminta Dinkes bisa mensosialisasikan kepada masyarakat terkait ciri-ciri makanan yang menggunakan bahan-bahan yang tidak memenuhi standar kesehatan dengan makanan yang telah memenuhi standar kesehatan.

”Kalau perlu, Dinkes juga sosilaisasikan ke masyarakat, jadi masyarakat juga tahu, mana makanan yang sehat, mana yang tidak sehat, jadi kalau lepas dari pengawasan, masyarakat tetap tahu dan tidak akan membeli,” ungkapnya.

Disinggung soal sanksi tegas terhadap penjual makmin dengan bahan campuran berbahaya, Siti mengatakan setuju. Pedagang nakal harus diberi sanksi tegas, sebagai efek jera bagi dirinya sendiri, dan menjadi contoh bagi pedagang lainnya agar tidak menggunakan bahan-bahan tersebut, untuk mengejar keuntungan yang lebih besar.

”Harus tegas, kalau tidak pasti pedagangnya mengulangi lagi,” pungkasnya.

Sementara itu, Yudi yang merupakan pedagang musiman di saat Ramadhan tiba, mengaku tidak pernah menggunakan bahan-bahan yang dilarang tersebut untuk membuat makanan yang akan dijajakannya di Pasar Ramadhan. Menurutnya, penggunaan bahan-bahan tersebut, memang sangat menjanjikan keuntungan yang lebih besar, mengingat biaya yang dikeluarkan untuk membuat makanan dengan bahan-bahan tersebut, lebih murah dibanding menggunakan bahan-bahan yang memenuhi standar kesehatan, seperti yang dianjurkan.

”Kalau saya tidak pernah, setahu saya memang lebih murah, jadi banyak yang pakai,” kata Yudi, kepada Musirawas Ekspres, kemarin.

Bahkan, ia sebagai salah seorang pedagang, terkadang terkecoh dengan penggunaan bahan-bahan yang dilarang tersebut, mengingat banyaknya jajanan yang dijajakan di lapak-lapak pedagang pasar Ramadan. Oleh karena itu dibutuhkan ketelitian untuk membedakan makanan yang memenuhi standar kesehatan, dengan yang tidak memenuhi standar. Namun ia setuju dengan upaya pengawasan yang akan dilakukan Dinkes, serta pemberian sanksi bagi pedagang, yang menggunakan bahan-bahan tersebut.

”Susah bedakannya, tetapi lebih baik diawasi saja, karena kita juga berdagang tetapi tetap memperhatikan kesehatan makanan yang kita jual, kalau perlu sanksinya yang tegas, supaya pedagang juga kapok,” pungkasnya. (ME06)

Musim Hujan, Waspada Pencurian

2010-08-15T15:06:00.001-07:00

LUBUKLINGGAU-Memasuki musim penghujan masyarakat diwilayah Kota Lubuklinggau diminta sedikit berhati-hati. Sebab biasanya kondisi penghujan apalagi bulan puasa sering dimanfaatkan oleh pencuri untuk melancarkan aksinya.

Apalagi masyarakat banyak yang meninggalkan rumahnya saat sholat taraweh.
''Kalau bisa kunci rumah double atau ada yang menunggu, karena selama Ramadhan maling makin marak apalagi musim hujan seperti saat ini,'' ujar Kepala Kesbangpolinmas Kota Lubuklinggau Ansori Naib kepada Musirawas Ekspres Sabtu (14/8) lalu.

Menurut Ansori, biasanya pencuri memanfaatkan momen-momen liburan dan musim hujan , termasuk Hari Raya. Sebab, pada momen liburan, banyak penghuni atau pemilik rumah yang meninggalkan rumah, sedangkan saat musim hujan biasanya tidurnya terlelap.

''Biasanya pencuri kalau siang lihat lampu. Kalau menyala, berarti tidak ada penghuninya,'' jelasnya.

Sedangkan kalau malam, lanjut Ansori, biasanya pencuri menggunakan ketokan pintu atau telepon. Kalau ditelepon tidak ada, biasanya dianggap rumah kosong.(ME-06)

MPP Datangi BPK-RI, Minta Audit Proyek Multi Years

2010-08-10T14:57:00.000-07:00

LUBUKLINGGAU-Masyarakat Peduli Pembangunan (MPP) Silampari datangi BPK-RI untuk awasi pembangunan proyek Multi Years Kota Lubuklinggau yang dianggap tidak transparan. Hal ini disampaikan Bambang Ekalaya, Ketua MPP Silampari didampingi Tim Investigasi MPP Silampari Romadhon, Taufik.

“Kami menyampaikan surat ini agar pelaksanaan Proyek Multi Year yang menelan Biaya ratusan milyar dikaji ulang, karena diduga pengawasan atas proyek ini asal-asalan,” ungkap Bambang Eka Laya kepada Musirawas Ekspres Selasa (10/8).

MPP dalam surat no:03/MPP/VIII/2010 tertanggal 3 Agustus 2010 yang diterima langsung Sekretaris Ketua BPK-RI Eva. Berisi permintaan supaya BPK-RI untuk segera mengaudit pelaksanaan Proyek Multi Years Kota Lubuklinggau tahun 2009-2010. Proyek Multi Year Pemerintah Kota Lubuklinggau yang sedang dilaksanakan sampai tahun 2011 harus dipertanggung jawabkan oleh Pemerintah Kota Lubuklinggau melalui dinas terkait dan DPRD Kota Lubuklinggau, pasalnya sejak pelaksanaan proyek yang dimulai tahun 2009 tidak ada pengawasan baik dari dinas terkait maupun DPRD Kota Lubuklinggau.

Sementara itu, Lendri Alfikar selaku Sekretaris MPP Silampari mengatakan dinas terkait dan DPRD Lubuklinggau tidak pernah melakukan kontrol, kenapa DPRD Lubuklinggau harus menunggu selesainya proyek ini sampai 2011, artinya DPRD Kota Lubuklinggau tidak mampu. DPRD Lubuklinggau harus segera memeriksa dan mengawasi proyek yang sudah dan akan dilaksanakan, bila perlu melibatkan unsur masyarakat, tim ahli, aparat penegak hukum dan dinas terkait. apabila ada kebocoran untuk dihentikan, menyampaikan dengan pernyataan resmi supaya terhadap masyarakat bahwa proyek ini sesuai dengan RAB.(CW-02)

Hati-hati, Karet Tabung Gas Tidak Standar

2010-08-10T14:56:00.000-07:00

LUBUKLINGGAU-Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Lubuklinggau, Hj Masnun Syahrin, menghimbau kepada masyarakat untuk selalu berhati-hati saat menggunakan gas elpiji 3 kg. Pasalnya karet pengaman di tabung gas 3 Kg diduga tidak standar.

Kepastian tersebut, kata Masnun didapatkan setelah pihaknya memeriksa kondisi karet tabung dimana tampak lebih lentur dan mudah robek.
“Kami himbau kepada masyarakat untuk selalu berhati-hati,teliti dan waspada terhadap penggunaan keret tabung gas tersebut , apalagi selama bulan suci ramadhan kebutuhan gas pasti akan meningkat,” imbau Masnun, Selasa (10/8).

Saat ini, tabung gas 3 kilogram yang telah dibagikan ke masyarakat Lubuklinggau banyak yang mengkhawatirkan. Karena itu, Disperindag Kota Lubuklinggau meminta Pertamina untuk segera menarik tabung gas yang tidak aman bagi masyarakat. Terutama tabung gas yang tidak memiliki logo SNI.

“Kalau tak sesuai standar takutnya bisa berbahaya. Jadi Pertamina perlu menggantinya, juga karet yang beberapa pekan terkahir ini banyak dikeluhkan masyarakat lantaran mudah robek,” tuturnya. Di sisi lain, peringatan pemerintah bagi masyarakat luas agar bisa membedakan antara aksesori dan tabung Elpiji SNI asli dan palsu ternyata belum dipahami sepenuhnya masyarakat luas. Bahkan banyak pula yang tak mengerti meski ada jelas tertulis tanda SNI pada bagian badan tabung.(ME-06)

Puluhan Ayam di Simpang Periuk Mati Mendadak

2010-08-08T14:36:00.001-07:00

LUBUKLINGGAU-Dalam dua minggu terakhir puluhan ekor ayam milik warga di Kelurahan Simpang Periuk Kecamatan Lubuklinggau Selatan II mati mendadak. Kematian puluhan ayam tersebut menimbulkan ke khawatiran warga, bahwa kematian ayam tersebut disebabkan terserang flu burung atau virus H5N1.

Salah seorang Warga Joko, kepada Musirawas Ekspres, Minggau (8/8) menjelaskan empat ayamnya mati secara berturut-turut setiap harinya. “Satu hari pasti ada ayam yang mati,kami takut hal itu disebabkan virus mematikan yang dapat berdampak bahaya bagi kesehatan,” ujarnya.

Ia mengatakan penyakit ayam tersebut telah menjangkiti unggas sejak dua pekan terakhir ini dan kondisi itu belum mendapat tindakan dari pemerintah setempat.

"Hingga kini kami warga di daerah ini masih mencemaskan terhadap kondisi tersebut dikhawatirkan penyakit yang mematikan unggas di daerah ini akan mengancam kesehatan manusia," katanya.

Hal yang sama disampaikan Ari, juga warga Kelurahan Simpang Periuk mengatakan puluhan ayamnya mati secara berturut- turut. “Hampir setiap hari saya menemukan ayam saya mati di kandangnya, padahal sorenya saya lihat masih sehat, namun esok paginya sudah mati,” ujarnya.

Atas kasus penyakit pada unggas tersebut kami warga minta supaya Pemerintah melalui Dinas terkait dapat segera menindak lanjutinya, mesikipun secara resmi kami melaporkan kejadian ini tapi saya harap melalui media ini Dinas terkait dapat segera meninjau wilayah kami terkait banyaknya ayam mati mendadak ini.(ME06)

Pemkot Diminta Blokir Situs Porno di Warnet

2010-08-08T14:35:00.001-07:00

LUBUKLINGGAU- Lembaga Sosial Keagamaan Gerakan Pemuda Islam (GPI) Kota Lubuklinggau meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuklinggau menutup seluruh situs porno yang ada di warung internet (warnet). Karena keberadaan situs porno tersebut dapat merusak moral bangsa, terkhusus remaja diwilayah Kota Lubuklinggau. Penutupan situs porno tersebut bisa disampaikan Pemkot Lubuklinggau melalui surat himbauan atau edaran ke pemilik warnet.

Surat edaran tersebut, harus disertai dengan pengawasan yang terjadwal dan teratur pada warnet selama bulan ramadhan. Bahkan, bila memungkinkan seluruh situs yang dinilai dapat merusak moral bangsa Indonesia ditutup total atau selamanya.

” Sebagai gerakan keagamaan islam saya sangat mendukung kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informasi yang akan menutup situs porno di internet.
Kebijakan tersebut harus didukung Pemerintah Daerah, sehingga ibadah puasa yang akan dijalankan umat islam di negeri ini bisa aman, khusyuk, tenang dan lancar. ”
kata anggota GPI Lubulinggau Ahmad Muchlis, kepada Musirawas Ekspres Minggu (8/8).

Muchlis menghimbau masyarakat atau orang tua, untuk memperhatikan dan menjaga anak-anaknya dari pergaulan bebas. Orang tua harus mengontrol keberadaan anak, saat berada diluar rumah khususnya di bulan ramadhan. Jangan sampai alasan anak berangkat ke sekolah untuk menuntut ilmu, akan tetapi anak ke warnet untuk berslancar di dunia maya. Menurutnya, kemajuan teknologi berupa internet memiliki dua sisi positif dan negatif. Kalau internet disalahgunakan, tentu akan berdampak negatif bagi pengguna.

Ditambahkannya, banyak orang yang berpuasa di bulan Ramadhan. Tetapi, kalau mereka mengerjakan atau membuat sesuatu yang dapat mengurangi ibadah puasa, tentunya hanya haus dan lapar yang mereka rasakan. Orang seperti itu, tidak akan pernah merasa nikmat menunaikan ibadah puasa ramadhan.

Dalam kesempatan itu, Muchlis juga meminta agar Pemkot Lubuklinggau mengeluarkan himbauan pada seluruh warung atau rumah makan, untuk tidak buka pada pagi hingga sore hari selama bulan puasa. Terkecuali, rumah makan yang mayoritas non muslim.(ME-06)

Diklat SKPD Harus Satu Pintu

2010-08-05T15:45:00.000-07:00

LUBUKLINGGAU—Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan (Bandiklat) Kota Lubuklinggau Surya Dharma mengharapkan agar pelaksanaan Diklat harus diselenggarakan satu pintu melalui Badan Diklat Kota Lubuklinggau.

Sebab selama ini ada kecenderungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menyelenggarakan Diklat dikemas dalam kegiatan sosialisasi, pelatihan atau sejenisnya lebih pada untuk menggunakan anggaran yang ada dengan menyewa gedung milik swasta.

“Padahal dengan menggunakan fasilitas yang dimiliki Bandiklat Kota Lubuklinggau, selain biaya lebih murah, anggaran yang ada akan kembali lagi ke khas daerah,” ungkap Surya seusai menggelar Rakor Diklat di Gedung Bandiklat, Kamis (5/8).

Mantan Kabag Ekonomi ini menjelaskan aturan tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 101 Tahun 2002 bahwa Diklat harus dilaksanakan satu pintu melalui Badan Diklat.

Kemudian PP tersebut di sempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 yang merupakan revisi dari Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentang disipilin PNS yang kemudian di tindak lanjuti dengan Rapat Koordinasi (Rakor) Diklat yang dipimpin Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau H. Akisropi Ayub, kemarin.

Untuk itu ia menjelaskan mulai sekarang harus ada koordinasi dari SKPD dengan Badan Diklat untuk menggelar agenda yang berbau Diklat.

"Kami sangat mengharapkan setiap SKPD mencermati dan mensortir rencana kerja kegiatan masing-masing dan mengkoordinasikan dengan Bandiklat sehingga diketahui Diklat apa yang dibutuhkan oleh SKPD tersebut. Jika ada RKA yang berbau Diklat, agar segera dialihkan ke Badan Diklat. Dengan demikian, pengembangan SDM akan lebih fokus," ujarnya.

Surya berharap ke depan, saat penyusunan program kegiatan, tidak ada lagi jenis kegiatan berbau Diklat pada program kerja SKPD.

Gunanya Diklat satu pintu, lanjut Surya, agar monitoring evaluasi bisa jalan. Kalau SKPD menggelar Diklat sendiri, biasanya agenda selesai bersamaan berakhirnya Diklat. Padahal harus ada efeknya yang akan menjadi acuan penyusunan kebijakan Diklat akan datang.

"Itu terpulang pada good will atau niat dari masing-masing SKPD," ungkapnya.
Untuk diketahui hasil Rakor Diklat tersebut setelah Kabandiklat memaparkan sebanyak 45 program kegiatan, seiring berjalanya rakor tersebut ada banyak usulan yang disampaikan oleh sejumlah SKPD antara lain Diklat Auditor dibagi 2 yakni Auditor dan jabatan fungsional pengawas pemerintahan, yang meliputi Diklat sistem pengendalian manajemen pemerintahan.

Kemudian Diklat pendalaman materi bagi WI, Diklat Calon Camat bagi S1 Umum diluar ilmu pemerintahan ( yang belum memiliki sertifikat pemerintahan ) dengan 5 orang Kader calon camat per-kecamatan, Perlu diadakannya Diklat pendalaman tugas Camat.

Seterusnya perlu diadakannya Diklat penetapan angka kredit penyuluh pertanian, Diklat Sistem Informasi Barang Daerah (SIMBADA), Diklat Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah ( SIMDA ), Diklat Pengelolaan dana BOS / DAK diubah menjadi Diklat Pengelolaan Keuangan Sekolah, dan Diklat Administrasi Pertanahan bagi Lurah dan Kecamatan beserta perangkatnya ( PPAT).(ME-06)

Tempat Ibadah Umat Kristiani di MR Terancam Ditutup

2010-08-04T13:25:00.000-07:00

LUBUKLINGGAU- Ternyata kecurigaan anggota DPRD Kota Lubuklinggau terkait keberadaan salah satu rumah di Kelurahan Marga Rahayu (MR) Kecamatan Lubuklinggau digunakan sebagai tempat peribadatan benar –benar terbukti.

Hal ini diketahui setelah Camat dan Lurah bersama sejumlah staf melakukan pengecekan ke lokasi.

“Dalam pengecekan tersebut membuktikan ternyata rumah yang terletak di Rt 02 tersebut digunakan sebagai tempat ibadah umat kristiani,”kata Sarmidi, kepada Musirawas Ekspres, Rabu (4/8).

Sarmidi menjelaskan pengecekan sudah dilakukan bersama lurah dan ketua Rt setempat Selasa (3/8) lalu. Dari hasil pengecekan menunjukan rumah itu lengkap dengan peralatan ibadah seperti lambang salib, meja dan sejumlah alat-alat peribadatan umat kristiani.

Menurutnya berdasarkan informasi dari salah satu jemaah yang berhasil ditemui tim Kecamatan dirumah tersebut benar untuk tempat beribadatan sebanyak kurang lebih 40 jemaah umat Kristiani.

Terkait hal tersebut dalam waktu satu atau dua hari ini pihak Kecamatan akan mengundang seluruh jemaah termasuk pimpinan jemaah ke Kantor Camat, yang nantinya akan melibatkan pihak Kementrian Agama Kota Lubuklinggau untuk bermusyawarah dalam satu meja.

Pertemuan itu nantinya, lanjut Sarmidi, akan meminta supaya jemaah dapat menggunakan tempat ibadah yang resmi (gereja-red) yang ada di wilayah tersebut. Sebab berdasarkan infomrasi dari lurah setempat bangunan yang digunakan sebagai tempat peribadatan tersebut izin pembangunan rumah tinggal bukan izin pembangunan tempat ibadah.

“Untuk itu nanti kita akan gelar pertemuan dengan melibatkan Kementrian Agama,”ujarnya.

Namun demikian Camat memastikan pihaknya bakal menutup kegiatan peribadatan dirumah tersebut, hal itu mengingat sesuai dengan izinya bangunan itu untuk rumah tinggal bukan tempat ibadah.

“Kami akan minta supaya jemaah tidak lagi menggunakan rumah tersebut sebagai tempat ibadah, namun terlebih dahulu akan bertemu satu meja dalam musyawarah, sehingga tidak terkesan memaksa, namun apabila setelah pertemuan rumah tersebut masih juga digunakan baru kami akan menutup paksa,” tegasnya. (ME06)

Riduan: Masjid Bukan Hanya Tempat Beribadah

2010-08-04T13:23:00.000-07:00

LUBUKLINGGAU- Walikota Lubuklinggau H. Riduan Effendi menghimbau kepada masyarakat Kelurahan Taba Jemekeh khususnya yang berada di sekitaran Masjid Jannati Adnin untuk dapat memakmurkan masjid dengan berbagai kegiatan keagamaan.

“Masjid bukan hanya tempat untuk beribadah sholat saja melainkan lebih baik apabila di ramaikan dengan berbagai aktifitas keagamaan dan siar Islam seperti Taman Pendidikan Al-Quran, pengajian dan lainya,”kata Riduan saat meresmikan masjid yang terletak di Jalan Kapuk Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Lubuklinggau Timur I Rabu (4/8).

Menurut orang nomor satu dijajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuklinggau ini perkembangan Kota Lubuklinggau saat ini telah sedemikian pesatnya. Hal itu tidak lepas dari perhatian dan dukungan dari berbagai pihak, diantaranya pemerintah pusat, pemerintah provinsi, para stake holder dan masyarakat.

Lebih lanjut, Riduan juga menyampaikan tentang prestasi yang telah diraih Kota Lubuklinggau belum lama ini saat ditetapkan sebagai penerima piala Adipura oleh Presiden RI di Istana Negara. “Untuk itu, diharapkan semua elemen masyarakat dapat bersinergi dan bersama-sama mempertahankan serta meningkatkan kemajuan pembangunan di Kota Lubuklinggau,” ujar Riduan.

Dalam kesempatan itu juga Riduan berpesan kepada para jamaah yang hadir untuk dapat beribadah dengan khusyu’ serta dapat meningkatkan ibadah dari sebelumnya. Tak luput, Riduan juga menyoroti anak-anak dan para remaja, agar diberikan perhatian lebih serta bimbingan tentang nilai-nilai Islami dari para orang tua, sehingga dapat terpupuk iman dan taqwanya dari sejak dini.

Hadir pada peresmian anggota DPRD Kota Lubuklinggau , camat, lurah tokoh masyarakat, alim ulama dan masyarakat setempat serta keluarga besar Alm H. Adnan yang mewakafkan pembangunan masjid tersebut.(ME06)

Sindikat Pengemis Bakal Dirazia

2010-08-03T02:42:00.000-07:00

LUBUKLINGGAU-Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemerintah Kota Lubuklinggau akan melakukan penertiban para pengemis yang beroperasi di sepanjang jalan protokol. Demikian dikatakan Kepala Sat Pol PP Kota Lubuklinggau Alha alha Warizmi, Senin (2/8).

“Kami segera melakukan penertiban para pengemis di daerah ini agar jumlahnya tidak meningkat menjelang bulan suci Ramadhan nanti,” kata Alha Warizmi di kantornya
Ia mengatakan, sebagian besar pengemis beroperasi di Kota Lubuklinggau selama ini bukan hanya berasal dari penduduk setempat, tetapi ada juga pendatang dari daerah tetangga. Dari pengalaman selama ini, kata Alha pada bulan puasa sampai menjelang lebaran jumlah pengemis di Kota Lubuklinggau meningkat, karena pengemis dari daerah tetangga berdatangan ke daerah ini.

Mereka ini beroperasi di sejumlah titik lampu merah pada jalan protokol dan tempat-tempat keramaian di Kota Sebiduk Semare ini. Kegiatan ini sangat mengganggu masyarakat yang melintasi di jalan tersebut. “Karena itu, mereka segera kami tertibkan agar jumlahnya tidak bertambah banyak menjelang bulan puasa,” ujarnya.

Jika dalam operasi nanti ditemukan ada pengemis dari daerah tetangga akan dikembalikan ke daerah asalnya. Sedangkan pengemis dari penduduk setempat akan dibina di panti sosial yang ada di Kota Lubuklinggau.

“Mereka akan kami bina dan diberikan pengertian agar tidak menjadi pengemis, sebagian besar pengemis yang beroperasi di Kota Lubuklinggau masih berusia muda dan sehat, mereka tidak pantas mencari rezeki meminta-minta di jalan,” ujarnya.
Dengan diberikan pengertian, diharapkan mereka mencari pekerjaan lain yang lebih terhormat daripada mengemis di jalan seperti dilakukan selama ini. Dengan demikian, jumlah pengemis di kota ini akan berkurang.

Menurut Alha bukan hanya pengemis yang beroperasi di jalan saja yang bakal ditertibkan, namun para sindikatnya juga bakal ditindak ”Pelaksanaan razia akan melibatkan unsur kepolisian dari unit intel guna menelusuri sindikat pengemis.

Karena polisi memiliki kapasitas untuk menentukan mereka yang disinyalir sebagai sindikat. Para sindikat sering menggunakan anak-anak di bawah umur dalam menjalankan aksinya. Untuk itu kami akan bekerjasama dengan pihak kepolisian guna menyusuri keberadaan sindikat pengemis,” ujar Alha.

Dikatakan Alha pihaknya akan mendalami penertiban ini, orang-orang yang dianggap bersalah, karena melakukan eksploitasi terhadap anak-anak akan ditindak. Sementara para korban, akan menjadi tanggung jawab Dinas Sosial Kota Lubuklinggau untuk melakukan pembinaan. “Kami akan rapat koordinasi dengan pihak terkait untuk mempersiapkan penertiban,” ucapnya Alha.

Terpisah, Kepala Dinas Sosial Kota Lubuklinggau Edison Jaya, mengatakan pihaknya berencana menertibkan keberadaan para sindikat pengemis yang ada di kota ini terumata saat buan sicu ramadahan yang biasnay muncul penegmis dadakan.

Sedanangkan yang menjadi target dalam operasi ini adalah, mereka yang menggunakan anak-anak di bawah umur dalam setiap aksinya. Selain mengganggu ketertiban umum, sindikat pengemis ini dianggap telah melakukan eksploitasi terhadap anak-anak lantaran mempekerjakan mereka sebagai pengemis.

Selain itu dia mengatakan, pihaknya mendukung rencana Satpol PP Kota Lubuklinggau untuk menertibkan para pengemis di daerah ini. Alasanya, jika pengemis di daerah ini tidak segera ditertibkan jumlahnya akan bertambah banyak, apalagi mendekati maupun saat bulan puasa biasaya banyak pengemis dari luar datang ke kota jasa ini.
”Namun, mereka tidak hanya ditertibkan saja, tetapi diberikan pengarahan dan pembinaan, sehingga mereka tidak lagi mencari nafkah di jalan-jalan raya seperti yang dilakukan selama ini,” katanya.(ME-06)